GenPI.co 
"Kebijakan ini menguatkan keyakinan kami bahwa pemerintahan Joko Widodo sedang keluar jalur dari agenda reformasi,” kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, Minggu (27/9).
Dia menambahkan, pemerintahan Jokowi juga mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam membuat keputusan.
Menurut Fatia, Dadang dan Yulius mendapatkan hukuman dari Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta akibat tindakannya pada masa lalu.
BACA JUGA: Langkah Skakmat Anies Baswedan Sukses, Istana Akhirnya Mengakui
Yulius dihukum 20 bulan penjara dan dipecat dari ABRI. Sementara itu, Dadang dihukum 16 bulan penjara tanpa pemecatan.
Namun, hakim menganulir hukuman pemecatan terhadap Yulius dalam putusan tingkat banding.
Keputusan tersebut membuat Yulius dan Dadang tetap bisa berdinas sebagai anggota militer.
Fatia menyebut masuknya Dadang dan Yulius di Kemenhan dan posisi Prabowo sebagai menhan menunjukkan mekanisme vetting di pemerintahan Jokowi tidak berjalan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
.webp)
