GenPI.co 
GenPI.co - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah berharap Pemerintahan Jokowi-Maruf mengambil pelajaran besar dari aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Menurut Fahri, maksud dan tujuan baik pemerintah untuk membangun perekonomian yang kuat di tengah pandemi Covid-19 dan krisis berlarut ini, tidak dimengerti rakyat dengan penolakan di mana-mana.
BACA JUGA: Mantan Ketua DPR Akui Bayar Mahasiswa untuk Demo Omnibus Law
"Ada pelajaran besar yang harus dipetik hari-hari ini. Karena maksud baik kadang dikotori adanya maksud-maksudnya yang tidak baik," kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (10/10).
Menurutnya, UU Omnibus Law adalah UU yang unik, termasuk dalam penamaannya dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja, lanjutnya, mengatur semua kegiatan perekonomian dan lapangan pekerjaan.
"Siapa yang tidak mau lapangan kerja tercipta. Siapa yang tidak mau bekerja. Siapa yang tidak mau punya penghasilan, ngasih makan keluarga dan anak-anak. Semuanya ingin kerja. Lalu, kenapa undang-undang yang maksudnya baik ditolak semua orang," kata Fahri.
Mantan politisi PKS ini menilai, banyaknya aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja, karena pemerintah sejak awal menutup-nutupi isi yang tercantum dalam UU Omnibus Law tersebut. Juga tidak mengkomunikasikan kepada publik hingga disahkan.
"Kalau pemeritah menyatakan ini semua baik, maka sejak awal akan dikomunikasikan. Orang harus diberi tahu hal-hal yang tercatum dalam Undang Undang Ciptaker dan pasti semua akan menerima," ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
