Demo Lengserkan Jokowi seperti Mimpi di Siang Bolong

GenPI.co - Politisi PDIP TB Hasanuddin, mengatakan tak mudah melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diserukan pengunjuk rasa dalam aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja. 

"Mosi tidak percaya ini berlaku di negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer," kata Hasanuddin di Jakarta, Rabu (14/10).

BACA JUGA: Analisis Prabowo Soal Kerusuhan Demo UU Ciptaker, Top Banget!

Anggota Komisi I DPR RI itu menegaskan kalimat mosi tidak percaya yang didengungkaw demonstran juga tidak dapat melengserkan Presiden Jokowi. 

Sebab, kata Hasanuddin, sistem presidensial punya mekanisme berbeda dari sistem parlementer untuk melengserkan kepala pemerintahan. 

"Tidak mudah menurunkan presiden pilihan rakyat. Proses pemakzulan presiden cukup sulit," ujar Hasanuddin. 

Indonesia memang memiliki parlemen, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meski demikian terdapat perbedaan dengan tugas dari parlemen dengan sistem parlementer. 

Menurutnya, mosi tidak percaya (dalam politik) adalah pernyataan tidak percaya dari DPR kepada kebijakan pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan hak-hak DPR pasal 77 ayat 1 UU 27/2009, yakni interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News