GenPI.co 
GenPI.co - Insiden pencopotan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh Pangdam TNI membuat para pengikut FPI merasa tersinggung.
Situasi memanas lantaran sikap pemerintah menanggapi perseteruan TNI dan FPI seperti menghadapi perang.
BACA JUGA: Pangdam Jaya Dibongkar Rocky Gerung, Jokowi Makin Puyeng
Hal ini terlihat dari langkah Pimpinan TNI yang menggelar apel siaga di sejumlah kesatuan khusus.
Mengomentari hal tersebut, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan bahwa seharusnya pemerintah lebih bijak dan diplomatis dalam menghadapi persoalan ini.
Menurutnya, dalam menghadapi Ormas Islam seperti FPI, Pemerintah tidak boleh terlihat takut hingga mengerahkan TNI untuk menjaga kesatuan Negara.
BACA JUGA: Habib Rizieq Guncang Negara, Analisis Jusuf Kalla Ngeri
Dalam kanal YouTube-nya, Refly pun menyarankan pemerintah harus lebih bisa menerapkan negara yang demokratis dan berlandaskan hukum. Bukan demokrasi yang anarkis dalam menghadapi pengkritik negara.
"Harus menempatkan demokrasi yang berlandaskan hukum, bukan demokrasi yang anarkis" kata Refly, Sabtu (21/11).
Ia juga mengatakan bahwa pihak FPI harus tetap mematuhi hukum meski memiliki massa yang banyak.
BACA JUGA: Nggak Nyangka, 4 Zodiak Bisa Jadi Orang Kaya Baru Akhir November
Menurut Refly, Indonesia tetaplah Negara hukum yang mana institusi resmi harus dihargai.
"Kelompok FPI harus patuh hukum walaupun memiliki massa yang banyak. Harus tetap menghargai institusi resmi negara seperti DPR dan sebagainya," ujar Refly.
Walau begitu, Refly juga mengingatkan bahwa FPI tidak boleh kehilangan sikap kritis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
