GenPI.co 
Para pejabat publik tak jarang memiliki entitas sebagai anggota partai politik, sehingga sering disetir oleh partainya dalam membuat kebijakan.
Pembatalan yurisprudensi dapat mempermulus upaya partai politik untuk mengintimidasi pejabat publiknya.
BACA JUGA: 5 Shio Anti-Buntung, Dewi Fortuna Bikin Beruntung Bulan Desember
"Jika yurisprudensi ini dibatalkan, maka partai politik tak lagi punya halangan untuk mengintimidasi pejabat publik dari belakang dan memaksa mereka melakukan kegiatan korupsi," Jelas Fahri.
"Sering terjadi dalam korupsi anggaran, kuota dan perizinan," ungkapnya.
Banyak warganet yang menanggapi pernyataan mantan Wakil Ketua DPR RI ini, beberapa di antaranya mempertanyakan siapa pihak yang memiliki usulan terkait pembatalan yurisprudensi tersebut.
Fahri Hamzah menambahkan bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dilumpuhkan dan akan selalu mencari jalannya.
"Kalian boleh secara terus-menerus menggunakan lobby dan kekuasaan untuk mengukuhkan kuasa dunia. Tapi, kebenaran takkan pernah dilumpuhkan," tegas Fahri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
