GenPI.co 
GenPI.co - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah untuk tidak selalu menggunakan pendekatan hukum kepada pihak yang memiliki pandangan berbeda dalam mengelola negara.
Menurutnya, pendekatan hukum akan begitu dirasa maslahatnya apabila ditujukan terhadap pelaku kriminal.
BACA JUGA: Ngeri! Mantan Petinggi BIN Bongkar Ini, Polisi Makin Tersudut
"Tapi dalam hal yang terkait dengan perbedaan pandangan dan pendapat kita tentang negara dan pengelolaannya, maka janganlah kita cepat-cepat melakukan pendekatan hukum dan atau security approach," tegas Anwar Abbas, Selasa (8/12).
Menurut Abbas, sebaiknya pemerintah melakukan pendekatan dialog dan musyawarah dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dan rujukan utama.
Ia juga mengatakan bahwa gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Dewan Kerukunan Nasional yang pernah digagas dalam periode pertama kepemimpinannya, harus dihidupkan kembali untuk mempermudah dalam penyelesaian masalah perbedaan pendapat.
BACA JUGA: Koalisi LSM Bongkar Kejanggalan Peristiwa FPI, Jokowi Terseret
"Menurut saya sangat bagus dan sangat tepat sekali untuk diaktifkan kembali, sehingga kalau ada perbedaan seperti dengan Habib Rizieq Shihab misalnya maka hal itu akan bisa kita selesaikan dengan baik-baik," ungkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
