GenPI.co 
Kondisi ini memungkinkan Jokowi menjabat sebagai presiden dalam tiga periode bersama Prabowo, tetapi harus dilakukan dahulu amandemen UUD 1945.
Selain itu, kondisi dinamika politik 2021 setelah Pemilu serentak juga dinilai aman karena tidak ada peristiwa politik besar. Menurut Qodari, kemungkinan di tahun 2021 akan ada pembahasan mengenai revisi UU Pilkada dan Pemilu oleh DPR RI.
BACA JUGA: Hoki Ajaib Datang Mendadak, 3 Zodiak Bakal Jadi Orang Terkenal
Isu yang akan dibahas di antaranya terkait kemungkinan akan diadakan lagi pilkada tahun 2022 dan 2023.
"Khususnya oleh partai-partai menengah dan kecil, tapi menurut saya partai-partai besar seperti PDIP, kemudian Gerindra dan Golkar ada kemungkinan menolak," jelas M Qodari dalam webinar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Kamis (17/12).
Menurut Qodari, penolakan tiga partai tersebut disebabkan mereka sudah memiliki rencana atau kesepakatan mengenai desain politik pada Pilpres 2024.
"Desain politiknya seperti apa, ada beberapa kemungkinan termasuk kemungkinan-kemungkinan yang ekstrem atau luar biasa," bebernya.
Pertama, kemungkinan Joko Widodo maju presiden untuk ketiga kalinya, tetapi kali ini dengan Prabowo Subianto sebagai Wakil Presidennya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
