GenPI.co 
GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak setuju terhadap pagelaran Pilkada 2022. Menurutnya, penolakan tersebut ada kaitannya dengan Anies Baswedan dan DKI Jakarta
"Memang benar itu sudah tercantum dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 soal jadwal pilkada nasional serentak. Akan tetapi saya melihat pilkada serentak ini tidak terlalu penting," kata Refly Harun, Jumat (29/1).
BACA JUGA: 2 Tokoh Ini Bisa Kubur Ambisi Prabowo dan Anies Baswedan
Dalam kanal YouTube-nya, Refly harun mengatakan bahwa masyarakat sipil sesungguhnya menginginkan pemilihan serentak lokal dan nasional.
"Jadi pengertian lokal dan nasional itu untuk pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan wali kota lalu pemilihan anggota DPRD provinsi kabupaten kota serentak di tahun yang sama," jelas Refly Harun.
Sedangkan di tahun yang berbeda selang dua setengah tahun diadakan pemilihan nasional khusus memilih presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPR dan DPD.
"Akan tetapi rupanya pemerintah menangkapnya serentak itu adalah semuanya di tahun yang sama. Padahal menurut saya tidak penting untuk menyerentakkan antara lokal dan nasional," beber Refly Harun.
BACA JUGA: Tjahjo Kumolo Mendadak Ancam ASN, Siap-Siap Saja
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
