.webp)
“Saya enggak ingat orang kritik Jokowi terus kena serangan hukum. Tapi, kalau diserang buzzer, itu adalah ekses dari kehadirannya di era demokrasi ini. Lucu kalau Jokowi disuruh tertibkan buzzer, seolah dia mempekerjakan dan membayar buzzer,” katanya, Rabu (10/2/2021).
Akademisi UI itu pun mengaku bahwa dia bukan bagian dari buzzer, seperti yang sering ditudingkan banyak pihak.
“Saya dianggap dibayar oleh pemerintah untuk lawan Habib Rizieq, loh, saya nggak dibayar. Saya katakan buzzer itu bagian sah dalam demokrasi, karena mereka orang-orang sipil yang membela apa yang dianggap benar,” tegasnya.
Ade mengakui bahwa memang ada masalah dalam penerapan pasal UU ITE.
Oleh karena itu, dia menilai bahwa UU ITE layak untuk direvisi atau ditinjau ulang.
Sebab, ada beberapa kasus yang seharusnya tak perlu sampai dikenakan UU ITE, salah satunya adalah kasus Jerinx yang mengkritik Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Jadi, Ade tak sepakat dengan narasi bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi saat ini kembali jadi otoritarian.
BACA JUGA: Ujang: Jokowi Jangan Tipis Telinga
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News