Pendiri Demokrat Bongkar Kebohongan SBY, Astaga!

Max bercerita, setelah Kongres I Partai Demokrat di Bali pada 2005 dilanjutkan dengan Musyawarah Daerah (Musda) di provinsi dan Musyawarah Cabang (Muscab) di kabupaten/kota, berbondong-bondong ada yang Gubernur dan ada para bupati masuk memimpin, mengambil posisi menjadi Ketua DPD dan DPC.

"Dan tidak ada yang mengusik mempertanyakan, kapan kepala daerah yang bergabung saat itu, membuat KTA (kartu tanda anggota)? Oleh karena sejatinya Partai Demokrat memang berazaskan partai modern dan terbuka," katanya.

Max melanjutkan, usai 2009 menjadi babak baru Partai Demokrat setelah Anas Urbaningrum menggantikan SBY menjadi Ketua Umum produk KLB (kongres luar biasa) di Bali 2013 dan putranya Edy Baskoro Yudhoyono tetap menjadi Sekretaris Jenderal. 

"Maka mulai saat itulah masyarakat menyetempel Partai Demokrat adalah partai keluarga," katanya.

Pada Kongres 2015 di Surabaya, lanjutnya, SBY kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum, setelah mengadang paksa pencalonan Marzuki Alie. 

"Padahal SBY pada KLB Bali berjanji, tujuan mengganti Anas Urbaningrum hanya untuk mengantarkan sampai Kongres 2015. Padahal seandainya SBY memiliki etika moral politik dan kepemimpinan yang baik, tentunya mempersilakan Marsuki Alie untuk menjadi Ketua Umum," bebernya.

"Siapa sangka guru politik yang selalu menanamkan jujur cerdas dan santun kepada kader Demokrat, ternyata beliau sendiri yang tidak jujur," tegasnya.

Max mengungkapkan, dalam kepengurusan DPP 2015-2020 jabatan strategis di jajaran pengurus DPP dikuasai oleh keluarga. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News