GenPI.co 
"Sebab, dalam pemahaman saya ucapan presiden di hadapan publik tidak lahir dari ruang kosong. Presiden punya segala perangkat dan sistem yang menginput data terbaik kepada beliau," beber Fahri Hamzah.
Oleh sebab itu, menurut Fahri Hamzah, Jokowi akan membuat tiap kata-katanya bernilai dan terpercaya.
Menurut Fahri, presiden sudah sangat jelas menyebut ada rasa keadilan masyarakat yang tak terpenuhi dari keberadaan ITE.
"Hal itulah yang membuat indeks demokrasi Indonesia turun. Demokrasi kita dipertanyakan dan diragukan dunia," ungkap Fahri Hamzah.
Politikus Partai Gelora ini mengatakan, ucapan Presiden harusnya bisa ditafsir cepat oleh kabinet tanpa perlu membentuk tim kajian yang menunda.
"Tentang apakah ada pasal karet atau tidak, apakah perlu direvisi atau tidak, sudah terlalu gamblang. Kita tidak memerlukan kajian lagi. Tafsir atas ucapan presiden sejatinya segera tampak dalam tindakan cepat mengeksekusi dan menjaga marwah tiap kata yang keluar dari presiden," bebernya.
Lantas, Fahri pun mengatakan bahwa tindakan membentuk tim kajian untuk menguji apakah ada tidaknya pasal karet sama dengan menguji benar tidaknya ucapan presiden.
"Tujuan Pemidanaan dalam KUHP baru bergeser dari mengejar keadilan retributif (penjeraan pelaku) menjadi keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif," jelasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
