GenPI.co 
Seperti diketahui, ada beberapa fraksi partai politik serta lembaga nasional yang menolak dengan tegas legalisasi investasi miras, salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hal itu kembali ditegaskan PKS pada pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta, Senin (1/3).
Namun, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap seluruh kader PKS tetap rajin berkolaborasi dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen koalisi masyarakat sipil.
"Kehadiran PKS harus membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan. Kehadiran PKS harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan," tegasnya.
Namun, melihat banyaknya penentang Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Perpres tersebut.
"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," tegas Jokowi di Jakarta, Selasa (2/3)
Presiden Jokowi menyebut keputusan itu dia ambil setelah mendengar berbagai masukan.
"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama lain. Serta masukan-masukan dari provinsi dan daerah," ungkap Jokowi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
