GenPI.co 
GenPI.co - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin blak-blakan menilai keterlibatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara patut dipertanyakan.
Din Syamsuddin membeber hal tersebut untuk memastikan apakah keterlibatan Moeldoko dalam aksi kudeta Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Pakar Hukum Top Bongkar Fakta Ini, Nasib Anak SBY...
"Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap presiden telah mengintervensi partai politik dan merusak tatanan demokrasi," kata Din Syamsuddin, Senin (8/3).
Jika Presiden Jokowi tak pernah mengizinkan Moeldoko dalam aksi tersebut, maka mantan Panglima TNI itu harus diberi tindakan tegas.
"Jika beliau (Jokowi, red) tidak pernah mengizinkan, maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP, karena sudah merusak citra Presiden," ungkap Din Syamsuddin.
Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai bahwa secara politik, pemerintah seharusnya menolak keputusan KLB PD di Sumatera Utara.
BACA JUGA: Impiannya Bakal Jadi Nyata, 4 Zodiak Terlahir Penuh Anugerah
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
