GenPI.co 
GenPI.co - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyerang pemerintah dengan tuduhan-tuduhan.
Hal itu ia katakan sebagai tanggapan atas pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menuduh pemerintah tanpa dasar terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
BAC JUGA: Menteri Yasonna Menggelegar, SBY dan AHY Harus Dengar!
"Saya kira tidak pernah kami menuduh pemerintah saat ini," kata Andi, Selasa (9/3).
Sebaliknya, kata Andi, fakta menunjukkan bahwa justru Kemenkumham yang banyak menjadi sponsor atas dualisme yang terjadi di sejumlah partai politik (parpol).
"Faktanya kita menyaksikan banyak terjadi dualisme partai yang disengaja atau tidak telah disponsori oleh Kemenkumham." imbuhnya.
Andi menjelaskan bahwa Kemenkumham telah mengambil alih kewenangan amanat dan kedaulatan tertinggi partai di kongres saat ini.
Bahkan, menurutnya, langkah itu dilakukan menggunakan perangkat elektronik, di mana pendaftaran hasil kongres menjadi alat atau celah mengambil alih kedaulatan kongres setiap parpol.
"Melihat beberapa kasus yang terjadi, model pengambilalihan oleh pihak eksternal pun diperbolehkan karena sistem teknologinya tidak mengenal apakah yang mendaftarkan susunan pengurus yang menjadi pengurus itu pihak eksternal," jelasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
