
Rachland juga mengimbau Moeldoko mundur dari kursi ketua umum Partai Demokrat hasil KLB.
Menurut Rachland, KLB Partai Demokrat di Sumut merupakan tindakan ilegal.
“Dengan begitu, dia lepaskan presiden dan koleganya di pemerintah dari beban tak perlu dan sasaran protes publik,” imbuh Rachland.
BACA JUGA: Perang Lawan AHY, Kubu Moeldoko Dikuliti Politikus Top, Telak!
Di sisi lain, sambung Rachland, Jokowi bisa memiliki alasan kuat untuk mempertahankan Moeldoko di kursi kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
“Ini juga cara yang memberi presiden alasan untuk mempertahankannya di Istana,” pungkas Rachland. (*)
Video heboh hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News