GenPI.co 
GenPI.co - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai bahwa walaupun kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) merupakan respons penolakan terhadap upaya praktik dinasti politik, tapi keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko tetap tak bisa dibenarkan.
Pasalnya, Moeldoko adalah pejabat publik dan pembantu presiden. Refly pun mengaitkan penilaiannya dengan kritik yang disampaikan oleh Mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo kepada Moeldoko.
BACA JUGA: Demokrat Kubu Moeldoko Berpeluang Menang, Berikut Analisisnya
Menurut Refly, Gatot menyatakan bahwa perilaku Moeldoko tidak merepresentasikan nilai-nilai kualitas, etika, dan moral kehormatan seorang prajurit.
“Kritik Gatot itu perlu digarisbawahi. Seandainya tidak ada faktor istana atau faktor Moeldoko, mungkin perjuangan Darmizal, Jhonny Allen, dan Marzuki Alie, akan diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya dalam kanal YouTube Refly Harun, Rabu (17/3).
Sebab, perjuangan Marzuki Alie dan kawan-kawan memang didasari dengan niat untuk memangkas oligarki atau dinasti keluarga di tubuh Partai Demokrat.
“Tapi, sayangnya, mereka malah bilang tidak kuat jika berhadapan dengan jenderal yang menjabat presiden dan ketua umum selama dua periode. Jadi, mereka butuh jenderal yang lain,” ujarnya.
Refly mengatakan bahwa wajar jika orang-orang mencari tokoh yang cocok untuk diangkat dan dijadikan figur partai politik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
