Analisis Tajam Mahfud MD soal Demokrat, AHY-Moeldoko Harus Legawa

Sebab, tak bisa dimungkiri, meski secara hukum Menkumham akan memberi putusan dengan normatif, bukan tidak mungkin hasil akan berbeda ketika yang digunakan ialah politik hukum.

“Dari sisi politik hukum bisa saja pemilihan salah satu pihak berdasarkan kecenderungan kubu yang bisa diajak kolaborasi dengan pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly telah menolak pengajuan Partai Demokrat versi KLB. Yasonna menilai, ada beberapa unsur yang tidak bisa dilengkapi oleh kubu KLB.

Salah satunya ialah syarat menggelar KLB yang minimal 2/3 DPD dan 1/2 DPC Partai Demokrat yang tidak terpenuhi. Selain itu, tidak disertainya mandat dari ketua DPD atau DPC.(*)

Heboh..! Coba simak video ini:

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News