Pakar Top Bongkar Fakta Penting Kemenkumham, Jokowi Terseret Lagi

GenPI.co - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak kepengurusan hasil keputusan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Untuk itu, hanya Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah dan legal di mata hukum.

BACA JUGA: Legalitas KLB Ditolak, Moeldoko Bisa Semakin Terpojok

Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin mengatakan, keputusan Menkumham Yasonna Laoly ada andil Presiden Jokowi di dalamnya.

"Ya, sebenarnya Jokowi dengan AHY ada komunikasi," katanya kepada GenPI.co, Rabu (31/3).

Mualimin menjelaskan, bisa saja Jokowi dan AHY ada janji-janji politik dan membuat Yasonna tidak mengesahkan Partai Demokrat KLB.

BACA JUGA: Pernyataan Yasonna Laoly Telak, Kubu Moeldoko Tak Bisa Lagi!

"Komitmen tertentu AHY kepada Jokowi sehingga tegas menolak PD KLB,"jelasnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News