Tidak Menyerah, Moeldoko Siap-siap Melakukan Taktik Penuh Risiko

GenPI.co - Kepengurusan Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara ditolak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Hal tersebut lantas menjadi tindakan ilegal dan tidak sah dalam Partai Demokrat.

BACA JUGA: Analisis Mahfud MD soal Demokrat, AHY-Moeldoko Wajib Legawa

Nama Ketua Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pun ramai menjadi perbincangan setelah gagal menjalankan manuver politiknya. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, pemerintah pasti akan menjaga nama baik Istana.

"Pemerintah rasanya tidak akan bertaruh nama baik membela Moeldoko sementara mereka secara sporadis dalam sabotase kepemimpinan AHY," ungkap Dedi Kurnia Syah kepada GenPI.co, Rabu (31/3/2021).

Menurut dia, pemererintah bagaimanapun perlu menjamin netralitas dalam memutuskan konflik tersebut.

Dedi lantas menyarankan, pemerintah untuk memberhentikan Moeldoko dari jabatannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News