GenPI.co 
GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD blak-blakan mengaku mendapat laporan banyak pejabat yang kerap menggunakan uang tunai untuk keperluan ilegal.
Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD dalam tayangan di kanal YouTube pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK).
BACA JUGA: Pentolan Kubu Moeldoko Mengakui Kalah, AHY Harus Siap-Siap Ini
Mahfud MD mengakui kaget, hal tersebut juga menjadi masalah, karena laporan-laporan serupa banyak yang tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
"Banyak pengiriman uang yang dalam bentuk tunai dibawa misalnya dari luar negeri. Pejabat dari luar negeri kan punya hak membawa tas ini, tas itu, sudah ini dibawa ke dalam negeri untuk keperluan yang ilegal. Itu yang saya dengar, dan itu laporan seperti itu banyak," jelas Mahfud MD, Jumat (2/4).
Mahfud MD pun membeberkan, dirinya mendengar banyak pejabat dan politikus resah dengan adanya RUU pembatasan uang kartal yang saat ini tengah digarap pemerintah.
Pasalnya, menurut Mahfud MD, hal itu di antaranya karena mereka khawatir transaksi keuangan mereka akan lebih mudah terlacak jika aturan tersebut diberlakukan, mengingat aturan tersebut rencananya mewajibkan transaksi keuangan di atas Rp 100 juta harus melalui perbankan.
BACA JUGA: Taktik Maut Moeldoko Tak Direstui Jokowi, Akibatnya Ini...
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
