Kritikan Keras PKS Menghujam Nurani, Pemerintah Bisa Terpojok

GenPI.co - Hasil survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menyatakan sebanyak 32 persen masyarakat dari unsur umat Islam setuju bahwa pemerintah menghalang-halangi kegiatan dakwah.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan, temuan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam kewajibannya menjalankan amanat UUD 1945.

BACA JUGA: Andai PKS Menang 2024, Kelompok Ini Bakal Kocar-kacir, Ngeri!

Pasalnya, kata Bukhori, pada dasarnya negara menjamin kebebasan beragama setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 

“Survei tersebut memberi gambaran bahwa pemerintah gagal menarasikan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap Bukhori di Jakarta, Selasa (7/4). 

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pemerintah selama ini gagap dalam menempatkan persoalan agama sebagai satu isu yang perlu disikapi dengan cermat dan bijaksana di tengah kondisi keberagamaan masyarakat yang heterogen.

BACA JUGA: Soroti Keinginan Menag Soal Pembacaan Doa, PKS Ingatkan Fatwa MUI

"Ini adalah alarm yang mengindikasikan betapa rentannya kondisi praktik beragama di Indonesia, ” imbuhnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News