GenPI.co 
GenPI.co - Pemerintah Amerika Serikat akan mulai menerapkan persyaratan baru bagi perusahaan kecerdasan buatan (AI) untuk mengungkapkan hasil uji keamanan.
Dilansir AP News, Dewan AI Gedung Putih dijadwalkan bertemu pada hari Senin untuk meninjau kemajuan yang dicapai berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Joe Biden tiga bulan lalu untuk mengelola teknologi yang berkembang pesat.
Salah satu tujuan 90 hari dari perintah tersebut adalah mandat berdasarkan Undang-Undang Produksi Pertahanan yang mengharuskan perusahaan AI berbagi informasi penting dengan Departemen Perdagangan, termasuk pengujian keselamatan.
BACA JUGA: Hubungan Amerika Serikat dan China Membaik, Joe Biden Semringah
Ben Buchanan, penasihat khusus Gedung Putih untuk AI, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa pemerintah ingin “mengetahui bahwa sistem AI aman sebelum dirilis ke publik, presiden sudah sangat jelas bahwa perusahaan harus memenuhi standar tersebut.”
Perusahaan perangkat lunak berkomitmen terhadap serangkaian kategori untuk pengujian keamanan, namun perusahaan belum harus mematuhi standar umum dalam pengujian tersebut.
BACA JUGA: CEK FAKTA: Pengobatan Ibu Ida Dayak Sembuhkan Anak Joe Biden
Institut Standar dan Teknologi Nasional milik pemerintah akan mengembangkan kerangka kerja seragam untuk menilai keselamatan, sebagai bagian dari perintah yang ditandatangani Biden pada bulan Oktober.
AI telah menjadi pertimbangan utama dalam bidang ekonomi dan keamanan nasional bagi pemerintah federal, mengingat investasi dan ketidakpastian yang disebabkan oleh peluncuran alat AI baru seperti ChatGPT yang dapat menghasilkan teks, gambar, dan suara.
BACA JUGA: Kampanye Joe Biden Dorong Hak Aborsi dalam Pertarungan Lawan Partai Republik
Pemerintahan Biden juga sedang mempertimbangkan undang-undang kongres dan bekerja sama dengan negara lain dan Uni Eropa mengenai aturan pengelolaan teknologi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
