GenPI.co - Pemerintah telah memutuskan jika ibu kota akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Tepatnya di Kabupatena Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kukar).
BACA JUGA: Kocek Tebal! THR PNS Segera Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Ini
Nah, tentunya pemindahan ini juga akan berdampak pada lokasi kerja dari aparatur sipil negara (ASN).
Seperti diketahui, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono mengatakan, lembaganya memiliki tugas memetakan data PNS yang akan pindah ke ibu kota negara yang baru.
"Tentunya terkait data PNS di instansi pusat, jumlahnya. Instansi mana yang harus pindah lebih dahulu tentu harus disiapkan data PNS-nya," ujar Paryono belum lama ini.
Paryono mengatakan, data-data PNS yang akan dipindahkan sangat penting.
Karena, ujar dia, akan berimplikasi pada anggaran yang harus disediakan pemerintah untuk pemindahannya.
BACA JUGA: Rezeki Nomplok! THR PNS Penuh, CPNS Hitungnya Begini
Dia juga menyampaikan kemungkinan pemindahan PNS atau ASN dilakukan secara bertahap.
"Sehingga kemungkinan instansi pusat tidak bersamaan. Untuk jumlah, saya perlu mencari infonya dulu," ucap Paryono.
Seperti diketahui, pembahasan mengenai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sudah dilakukan sejak 2019.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), juga telah menyusun roadmap atau peta jalan terkait pemindahan ASN ke Kaltim.
Namun, terjadi pandemi covid-19 yang membuat roadmap tersebut harus ditata kembali. Pemerintah saat ini masih fokus menangani pandemi covid-19..
Informasi terkait penyelesaian roadmap tersebut telah disampaikan Menteripan-RB Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI awal Januari 2021.
Tjahjo Kumolo dalam beberapa kali kesempatan juga menyebut mengenai kewajiban setiap ASN untuk bersedia jika dipindahkan ke ibu kota baru. (*/ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News