Sejumlah Provinsi Mengalami Lonjakan Covid-19, Simak Mana Saja

GenPI.co - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini kenaikan kasus angka kasus harian positif covid-19 kembali mencapai 8.000 kasus baru. Lonjakan besar-besaran ini terjadi pasca libur Idul Fitri.

Menurut Wiku Adisasmito, sejumlah provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan kasus dalam 10 hari terakhir. Diantaranya, Jawa Tengah mengalami kenaikan kasus hingga 80 persen dan BOR 66,89 persen.

Kemudian provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus hingga 302 persen dan BOR 62,13 persen. Sedangkan Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan kasus hingga 49 persen dan BOR 61,75 persen.

BACA JUGA:  Waduh! Penambahan Kasus Covid-19 di Jabar Capai 1.000 Sehari

Selanjutnya provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan kasus hingga 89 persen dan BOR 31,57 persen. Provinsi D.I Yogyakarta mengalami kenaikan kasus hingga 107 persen dan BOR 54,38 persen. Sedangkan Provinsi Banten mengalami kenaikan kasus hingga 57 persen dan BOR 53,87 persen.

"Kenaikan ini tentunya menjadi peringatan keras kita semua mengevaluasi sekaligus bersiap diri dalam menghadapi kemungkinan kenaikan kasus yang lebih tinggi lagi di hari-hari kedepan," ujar Wiku pada siaran pers virtual yang ditayangkan Youtube BNPB Indonesia, Jumat (11/6/21).

BACA JUGA:  Grafik Penambahan Kasus Covid-19 di Yogya Naik, Ini Penyebabnya

Berdasarkan laporan pelaksanaan PPKM mikro terakhir, terdapat 12 provinsi yang tidak mengalami perkembangan laporan pelaksanaan maupun pembentukan posko pada dua minggu terakhir. Yakni Bali, D.I Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan dan Gorontalo.

Sebab, apabila tidak ada laporan operasional posko, maka pemerintah akan kehilangan alat navigasi. Sehingga akan mempersulit dan menghambat upaya penanganan pandemi covid-19 secara efektif.

BACA JUGA:  Lonjakan Kasus Covid-19 di Yogyakarta, Ini Rencana Pemda

"Saya minta kepada seluruh gubernur terutama di 12 provinsi ini untuk berkoordinasi dengan bupati dan walikotanya untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan PPKM mikro," ujarnya.

Wiku mendorong semua kepala daerah untuk dapat melihat daerahnya sampai tingkat kabupaten/kota bahkan hingga tingkat kecamatan. Sebab, penanganan yang dilakukan dengan spesifik dan tepat sasaran akan berdampak lebih cepat dalam perbaikan kondisi.

"Apabila kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus yang tinggi dengan BOR (bed occupancy rate) yang tinggi ini cepat diatasi, tentunya dapat mepercepat turunnya kasus," terang dia. (*)