GenPI.co - Akademisi politik Airlangga Pribadi menilai pemindahan ibu kota negara penting, mendesak, dan revolusioner.
Menurut Airlangga, pemindahan ibu kota negara adalah peninggalan penting dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pemindahan ibu kota negara ini adalah pembalikan cara pandang yang akan memberikan pengaruh signifikan dalam orientasi pembangunan negara,” ujarnya dalam diskusi virtual bertajuk RUU IKN dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan, Sabtu (15/1).
Airlangga menilai pemindahan ibu kota adalah prasyarat dan prakondisi untuk membangun negara dengan orientasi yang inklusif.
“Walaupun bukan satu-satunya inisiatif politik yang perlu dilakukan, karena pemindahan ibu kota negara akan menumbuhkan kantong-kantong baru pertumbuhan,” ungkapnya.
Menurut Airlangga, pemindahan ibu kota akan menimbulkan persektif yang berkeadilan dan setara, apalagi cara tersebut belum pernah terpikirkan sebelumnya.
Hal tersebut sangat diperlukan karena kontribusi tiap-tiap wilayah di Indonesia pada PDB selama ini terlihat sangat Jawasentris.
Sumbangan Pulau Jawa untuk PDB bahkan sampai 58,49 persen.
“Dari 58,49 persen itu, wilayah Jabodetabek menyumbang sampai 20,85 persen,” tuturnya.
Pengajar FISIP Unair itu menilai angka tersebut menunjukkan ketimpangan antardaerah yang sangat tinggi, termasuk jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Kalimantan.
“Kontribusi Kalimantan selama ini hanya 8,2 persen. Pulau Sulawesi hanya 6,1 persen. Pulau Bali 3,11 persen, sedangkan Pulau Sumatera 21,6 persen,” paparnya.
Airlangga mengatakan bahwa hal tersebut justru menimbulkan pemerintahan yang sentralistik atau terpusat.
Sebab, akan terjadi urbanisasi besar-besaran ke wilayah Jabodetabek, karena kue-kue pertumbuhan ekonomi dianggap hanya ada di wilayah itu.
“Pemindahan ibu kota ke wilayah yang lebih tengah bisa menimbulkan penyegaran baru, memunculkan wilayah partumbuhan baru, serta redistribusi modal dan kesejahteraan,” katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News