Rp30 Miliar untuk Pemanfaatan Air Laut Jadi Air Tawar di Kepri

GenPI.co - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus berupaya melestarikan budaya Melayu dan nasional di Pulau Penyengat sebagai Pulau Warisan Budaya.

Setidaknya Rp30 miliar anggaran akan dikucurkan untuk Pulau Penyengat pada tahun ini yang akan digunakan untuk penanganan wilayah kumuh, revitalisasi Masjid Sultan Penyengat, dan kebutuhan lainnya.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, total keseluruhan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk memoles Pulau Penyengat yaitu di angka Rp130 miliar.

BACA JUGA:  Pokdarwis Adakan Uji Coba Paket Wisata Pulau Penyengat

Maka pengembangan Pulau Penyengat pun disebutnya sebagai kegiatan berkelanjutan.

"Dengan dukungan penuh Wali Kota Tanjung Pinang dan seluruh warga Pulau Penyengat, saya yakin tujuan kita bersama akan tercapai,” katanya mengutip laman resmi Pemprov Kepri, Jumat (21/1).

BACA JUGA:  Pulau Penyengat Bakal Jadi Destinasi Wisata Halal

Dia menjelaskan, sebagai situs bersejarah, maka revitalisasi Masjid Sultan Penyengat masih dalam tahap koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar.

Karena statusnya sebagai situs bersejarah, maka revitalisasi Masjid Sultan Penyengat tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.

BACA JUGA:  Mantap! Penyengat Kepulauan Riau Jadi Pulau Perdamaian Dunia

"Namun, kami sudah melakukan identifikasi dan menemukan 80 titik yang memerlukan perbaikan-perbaikan utama" kata dia.

Kepala Balai Prasaran Pemukiman Wilayah (BPPW) Kepri, Albert Reinaldo menyampaikan bahwa Februari mendatang akan dimulai pekerjaan peningkatan kapasitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yang akan disambungkan ke rumah warga dan merupakan bagian dari peningkatan kawasan kumuh.

SWRO merupakan penggunaan membran Reverse Osmosis (RO) untuk memisahkan kandungan garam yang terkandung di air laut untuk mendapatkan air tawar.

“Kapasitas SWRO sebelumnya sebesar 2,5 liter per detik, dan akan ditingkatkan menjadi 5 liter per detik. Sedangkan untuk penyambungan ke rumah warga akan ditambah sebanyak sekitar 600 rumah setelah sebelumnya telah tersambung ke 107 rumah di tahun lalu" kata dia.

Dia mengungkapkan, Kepri menjadi salah satu dari enam provinsi yang mendapat kepercayaan untuk menata kawasan kumuh dari pemerintah pusat.

Hal itu menurutnya berkat dorongan dan kerja keras Gubernur Kepri dan Wali Kota Tanjung Pinang.

“Untuk itu kita patut bersyukur Kepri dapat terpilih dalam enam provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia" kata dia. (*)