GenPI.co - Pemerintah daerah (pemda) harus mempercepat pencairan THR PNS dan gaji ke 13 kepada pegawai instansi, kata Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, percepatan itu dapat dilakukan melalui penetapan peraturan kepala daerah (perkada) mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13.
Fatoni menjelaskan kepala daerah dapat langsung menetapkan peraturan itu tanpa perlu melewati proses fasilitasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Daerah yang belum cukup anggarannya dalam APBD TA 2022 disarankan segera menyediakan THR PNS dan gaji ke-13 dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD 2022.
“Bisa juga dengan melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD TA 2022,” kata Fatoni.
Lebih lanjut, Fatono menjelaskan, kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2022.
Dalam penerapannya, dana THR dan gaji ke-13 untuk pegawai di instansi daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan sumber lain di APBD.
“Sumber pembayaran THR dan gaji ke-13, antara lain, menggunakan dana transfer pemerintah pusat pada DAU dalam alokasi dasar yang telah memperhitungkan kebijakan THR dan gaji ke-13,” katanya.
Menurut Fatoni, kebijakan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (14) Undang-Undang No.6 Tahun 2021.
Lebih lanjut, Fatoni menegaskan, para penerima THR dan gaji ke-13 untuk pegawai instansi daerah meliputi PNS, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di instansi daerah.
Lalu, kepala daerah dan wakilnya, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pegawai non-ASN di instansi daerah yang kantornya menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News