GenPI.co - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merespons peristiwa terpilihnya Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr, anak mantan diktaktor yang didukung pemuda.
Bendahara Umum DPP PSI Suci Mayang Sari mengatakan pemerintah seharusnya memasukkan tragedi reformasi 98 ke dalam kurikulum sejarah di sekolah.
Menurutnya, anak mantan diktaktor Filipina sebaiknya tidak terjadi di Indonesia, yang mana pemuda harus mengetahui sejarah tentang demokrasi lahir dari tragedi 98.
"Apa yang dilakukan bapaknya Bongbong Marcos ialah pemimpin yang sewenang-wenang dan korup. Jangan sampai kasus Filipina terjadi di Indonesia," kata Mayang kepada GenPI.co, Kamis (12/5).
Mayang menjelaskan ayah Ferdinand Bongbong Marcos Jr ialah Ferdinand Marcos Sr berkuasa dari 1965 hingga 1986 di Filipina.
Selama 21 tahun jadi Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Sr dikenal sebagaib pemimpin diktaktor yang akhirnya tumbang oleh gerakan rakyat.
Selain itu, Mayang menurutkan selama masa darurat militer (1972-1981) hingga lima tahun terakhir berkuasa, Marcos Sr tercatat menahan sekitar 70 ribu orang, 30 ribu orang disiksa, dan raturan lainnya menjadi korban penghilangan paksa.
Dengan demikian, dia menilai catatan buruk tersebut mirip dengan rezim Presiden Soeharto yang berkuasa puluhan tahun di Indonesia.
"Rezim Soeharto juga punya perilaku tak jauh beda," tambahnya.
Jika reformasi 98 tidak masuk kurikulum sekolah, Mayang mengatakan akan ada potensi pemuda melupakanh sejarah.
Kondisi itu dianggap akan sangat mengkhawatirkan, yang mana pemuda bisa lupa terkait lahirnya demokrasi di Indoesia.
"Ironisnya sampai saat ini, reformasi 98 belum masuk kurikulum, sehingga bisa membuka peluang terjadinya amnesia sejarah," imbuhnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News