GenPI.co - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) tengah mengusahakan untuk memulai rehabilitasi mangrove pada 2022.
"Menteri keuangan telah menyetujui anggaran untuk lahan seluas 3.548 hektare di sembilan provinsi," ujar Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari di Jakarta Selatan, Rabu (3/8).
Ayu menyebut sembilan provinsi tersebut antara lain Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.
Selanjutnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.
Terkait biaya satuan rehabilitasi mangrove dengan rata-rata Rp 25 juta per hektare.
Untuk itu, diperkirakan kebutuhan anggaran melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare yakni Rp 26 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, KLHK dan BRGM menyusun roadmap rehabilitasi mangrove nasional sebagai peta jalan, tata kelola, dan garis besar arah.
Dia menjelaskan penanaman dilakukan pada periode Oktober sampai November karena memerlukan perlakuan khusus, supaya rehabilitasi berhasil.
"Harapannya ini bisa kami operasionalkan paling lambat Agustus sudah mulai," ungkapnya.
Selain itu, Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Dyah Murtiningsih menyampaikan, pengelolaan ekosistem mangrove tersebut menjadi tanggung jawab bersama.
Dyah menyebut pemangku kepentingan rehabilitasi mangrove tersebut yakni pemerintah pusat, daerah, kelompok masyarakat, dan pergurusm tinggi serta LSM terkait.
"Inilah yang harus dilakukan, bekerjanya tidak sendiri-sendiri tetapi saling terintegrasi baik di program maupun pelaksanaan kegiatan,” jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News