Jokowi Tolak Keinginan Luhut, Sebut Hal Ini di Depan Wartawan

GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak secara tegas keinginan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di depan wartawan.

Keinginan Luhut itu berkaitan dengan rencana usulan izin perwira TNI aktif untuk bertugas di kementerian dan lembaga.

Menurut Jokowi, keinginan Luhut Binsar Pandjaitan itu belum mendesak.

BACA JUGA:  PDIP dan Jokowi Sesungguhnya Kunci dari Koalisi Pilpres 2024

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi ke awak media seusai meninjau penanaman kelapa genjah di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (11/8).

“Saya melihat kebutuhannya belum mendesak,” ucap presiden.

BACA JUGA:  Tolak Gagasan TNI di Pemerintahan, Jokowi: Belum Mendesak

Jokowi pun mengatakan hal yang sama ketika disinggung apakah wacara tersebut akan dibahas dalam waktu dekat atau tidak.

“Kebutuhannya sudah sudah saya jawab, kebutuhannya saya lihat belum mendesak,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Menko Luhut Sampaikan Kabar Soal Utang Negara, Semua Harap Tenang

Seperti diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan Undang-Undang TNI agar perwira aktif agar perwira militer dapat bertugas di kementerian/lembaga.

Luhut mengatakan hal itu sudah diperjuangkannya sejak menjadi Menko Polhukam.

"Undang-Undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam," ujar Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD di Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat (5/8).

Menurut Luhut, hal itu bisa membuat kerja TNI AD makin efisien.

Sebab, para perwira tinggi TNI AD dan pensiunan jederal tidak akan berebut jabatan, karena mereka sudah bisa berkarier di luar institusi militer.

“UU TNI itu sebenernya perlu, bahwa TNI ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan presiden,” paparnya. (jpnn)