GenPI.co - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menyampaikan pemerintah tak mudah untuk mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Hal itu dia sampaikan setelah bertemu dengan massa BEM SI yang menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).
Abraham menerangkan Aliansi BEM SI menyampaikan tiga tuntutan, di antaranya meminta untuk membatalkan kebijakan penyesuaian harga BBM.
"Namun, pemerintah ingin menyampaikan kebijakan itu bukan hal yang mudah diambil," ucap dia di lokasi.
Abraham mengeklaim pemerintah sudah berupaya luar biasa untuk menjaga harga BBM di Indonesia tidak naik.
Akan tetapi, kata dia, situasi di dunia sedang tidak normal. Abraham menyebut laporan PBB menyatakan dunia sedang mengalami tiga krisis, yakni energi, pangan, dan keuangan.
"Jadi, jangan dianggap kemauan pemerintah untuk menaikkan harga BBM," terangnya.
Abraham menerangkan pemerintah justru berusaha menekan harga BBM di Indonesia tetap terjangkau.
Adapun caranya, yaitu menaikkan besaran anggaran subsidi yang tahun lalu Rp 188 triliun menjadi Rp 502 triliun pada tahun ini.
Dia mengatakan harga minyak dunia mengalami lonjakan yang luar biasa dari awalnya USD 60 per barel kini mencapai di atas USD 100 per barel.
"Tentunya akan mempengaruhi besaran subsidi yang bisa diberikan pemerintah," ungkapnya.
Oleh karena itu, Abraham menyebut kini pemerintah harus menyesuaikan harga BBM dan memprioritaskan perlindungan, terutama kepada kelompok ekonomi rentan.
Adapun BEM SI membawa tiga tuntutan pada demonstrasi kali ini.
Pertama, mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM.
Kedua, mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkan anggaran ke subsidi BBM.
Ketiga, mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian subsidi BBM secara tegas. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News