GenPI.co - Cendikiawan muda Papua Paulinus Ohee meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menonaktifkan Gubernur Lukas Enembe.
Menurut dia, kondisi kesehatan Gubernur Lukas Enembe yang mengalami stroke empat kali dan kasus yang menjeretnya membuat pelayanan publik di bumi cenderawasih kacau.
"Sudah muncul suara masyarakat yang mengeluh tidak bisa mendapatkan pelayanan karena pejabat yang hendak ditemuinya di kantor gubernur tidak berada di tempat," kata Paulinus di Papua, Senin (17/10).
Menurutnya, sakitnya Gubernur Lukas Enembe dan kasus korupsi yang sedang dihadapinya, memang sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan.
“Penting sekali untuk adanya pejabat gubernur untuk melaksanakan proses pelayanan publik oleh Pemerintah,” ungkanya.
Menurut Paulinus, dengan dinonaktifkannya Lukas Enembe dari jabatan Gubernur karena sudah sekian lama sakit, akan memberikan tiga manfaat sekaligus.
Yakni, Lukas bisa lebih fokus menjalankan perawatan kesehatan, lebih siap menghadapi proses hukum, dan kinerja Pemprov dalam melayani masyarakat tetap optimal.
“Kondisi gubernur sakit, pemerintahan harus tetap berjalan. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri harus menonaktifkan Lukas untuk pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi," tegasnya.
Paulinus juga mengomentari terkait dilantiknya Lukas Enembe menjadi kepala suku besar Papua.
Menurutnya, itu adalah sebuah kesalahan terhadap adat istiadat yang ada di Tanah Papua.
“Ini bisa menimbulkan perpecahan antara masyarakat adat di wilayah Papua,” kata Paulinus.
Dia mengimbau agar ke depan jangan lagi ada pelantikan seperti yang dilakukan oleh dewan adat Papua.
“Lukas Enembe berasal dari wilayah adat Lapago, sehingga dia tidak bisa langsung diangkat secara umum menjadi kepala suku besar dari seluruh wilayah adat yang ada. Kami menolak,’’ ungkapnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News