GenPI.co - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, membuka fakta baru mengenai PT Asabri.
Mahfud menyebut dalam satu tahun modal perusahaan tersebut turun sebesar Rp17,6 triliun.
BACA JUGA: Wow... Ternyata Ini Senjata Tempur Paling Ditakuti di Dunia
"Saya tidak bilang ada (korupsi). Saya bilang, modalnya Asabri itu dalam 1 tahun turun Rp17,6 atau Rp17,4 triliun," beber Menko Mahfud di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/1).
Menurut Mahfud, walau terdapat pengurangan modal, pembayaran pensiun prajurit TNI dan Polisi tidak akan mengalami keterlambatan.
BACA JUGA: Luar Biasa... Di Saat Seperti Ini, Sandiaga Uno Ingat Pak Jokowi
Pasanya, perusahaan pelat merah tersebut masih punya likuiditas yang cukup.
"Prajurit, tentara, TNI dan Polisi jangan khawatir, karena uangnya tidak habis. Ini likuiditasnya masih menjamin mereka dibayar sesuai dengan waktu," ungkapnya.
BACA JUGA: KPK Tidak Boleh Tangani Kasus PT Asabri, Ini Kata Menko Polhukam
Mahfud pun menjelaskan, polisi akan mengusut tuntas dugaan kasus di Asabri tersebut.
Hasilnya akan diumumkan jika sudah mendapat titik terang. "Tapi yang turun ini sekarang sedang diselidiki oleh polisi," ujar Mahfud.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Beli Kapal Fregat dari Denmark, Luhut Semringah...
Sementara lain, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan pimpinan PT Asabri (Persero) diisi oleh profesional non prajurit.
Hal ini sekaligus mematahkan jika Asabri hanya bisa diisi oleh tentara.
BACA JUGA: Horee... Ini Jabatan PNS yang Tak Kena Perampingan Birokrasi
Namun, Staf Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, usulan Luhut bisa saja dilakukan. Sebab, Asabri merupakan perusahaan berjenis PT (Perusahaan Terbuka).
Akan tetapi, hal tersebut perlu dibahas dengan para pemegang saham dan kementerian teknis terkait.
BACA JUGA: Johan Budi Blak-blakan Tentang Honorer K2, Ini Faktanya...
Dalam hal ini Arya menyebut Kementerian Pertahanan.
Peran Prabowo Subianto sebagai menteri sangat berpengaruh besar, karena berada di bawah Kementerian Pertahanan.
"Jadi akan sangat mempertimbangkan Pak Prabowo juga," ungkap Arya di Upnormal Coffe, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).
Arya menyebut dugaan penyelewengan dana di Asabri saat ini tengah diproses lintas kementerian.
Penanganannya pun tidak sama dengan masalah asuransi lainnya.
"Tidak ada investor bisa masuk (ke Asabri) karena dana sosial, itu lagi ditanggulangi," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News