GenPI.co - Rencananya, pada saat Ibu Kota Negara (IKN) dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim), seluruh PNS di pusat juga ikut pindah.
Perpindahan PNS ke ibu kota negara di Kaltim ini jadi perbincangan hangat.
BACA JUGA: China Terkena Kutukan Nyai Blorong? Ini Terawang Mbah Mijan...
Ada yang siap ikut pindah, akan tetapi lebih banyak yang keberatan.
Sementara pemerintah sendiri memberikan PNS dua pilihan. Pertama, ikut pindah ke ibu kota baru dan diberi rumah dinas selama mengabdi di sana.
BACA JUGA: Honorer K2 Semakin Jantungan, Pemerintah ala Kadarnya...
Kedua, tidak pindah ke ibu kota baru dan mengambil opsi pensiun dini.
Kendati diberikan pilihan, akan tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan siap untuk memaksa para PNS ikut pindah.
BACA JUGA: Virus Corona 'Meledak' di China, Presiden Xi Jinping Tak Berdaya
Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1).
Awalnya Jokowi berbicara tentang data sensus lama yang menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa. Dari angka itu 56% berada di pulau Jawa.
BACA JUGA: Fakta Gagalnya Operasi TNI AL, Pertahankan Sipadan dan Ligitan
"56%, data yang saya miliki. Artinya kurang lebih 149 juta ada di Jawa. Sehingga daya dukung Jawa ini sebetulnya sudah nggak mampu. Oleh karena itu, karena magnetnya ada di sini, di Jakarta. Nah magnetnya digeser ke ibu kota yang baru. Agar ada magnet lagi untuk pemerataan penduduk," ungkapnya.
BACA JUGA: Tjahjo Kumolo Blak-blakan Isu Honorer Dihapus, Ini yang Benar...
Presiden Jokowi pun menegaskan siap untuk memaksa mereka pindah ke ibu kota yang baru.
"Pulau Jawa ini kan salah satu dari 17.000 pulau yang kita miliki, masa semuanya pengin di sini semua. Tapi saya juga nggak tahu apakah nanti pindah pada mau, kalau saya sih saya paksa," tegasnya.
BACA JUGA: Amerika Tawarkan Bantuan di Laut Natuna, Ini Kata Menko Polhukam
Sementara lain, anggota DPR daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) Irwan Fecho mengingatkan Presiden Jokowi tak memaksakan pemindahan warga dari Pulau Jawa ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
"Selain perpindahan 1,5 juta ASN di Jakarta ke IKN baru, sebaiknya Jokowi tidak terburu-buru memutuskan terkait pemindahan warga pulau Jawa ke lokasi IKN yang baru walau dengan alasan pemerataan penduduk," ungkap Irwan, Sabtu (25/1).
BACA JUGA: Ahok Menyindir Anies Baswedan? Ini Kata Pengamat...
Menurut Irwan, lebih bijaksana jika Jokowi mengundang tokoh-tokoh masyarakat Kaltim ke Istana Negara dan meminta pendapat mereka.
"Bagaimanapun ini adalah masalah sosial, budaya dan sejarah Kalimantan Timur," sebut Anggota Fraksi Partai Demokrat ini.
Anggota Komisi V DPR ini khawatir gagasan mantan gubernur DKI Jakarta itu memindahkan warga pulau Jawa ke IKN, hanya akan melahirkan kesenjangan baru dan potensi konflik baru.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News