GenPI.co - Persaingan di dalam internal Polri sepertinya kembali memanas, hal tersebut terlihat setelah enam bulan lagi, masa jabatan Kapolri Jenderal Idham Azis berakhir.
Namun, bursa calon Kapolri mulai ramai dibahas dan jadi bahan tebak-tebakan. Sebab, saat ini ada 10 jenderal yang bisa dipertimbangkan Presiden Jokowi untuk dipilih menjadi Kapolri.
BACA JUGA: PNS Menjerit Uang Tukin Ditunda, PPPK Jadi Idola Baru
Seperti diberitakan pernyataan 'panas' Idham Azis itu dikaitkan tentang pergantian Kapolri. Idham memang akan pensiun pada akhir Januari tahun depan.
Hal itu dikatakan Idham di Mabes Polri usai upacara HUT Polri ke-74 yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui siaran live streaming.
Idham berharap Kapolri baru nanti bisa lebih baik lagi dari sekarang.
"Dentungkan harapanmu setinggi langit lalu biarkan nanti Tuhan yang memilih siapa yang nanti yang akan jadi next Kapolri," jelas Idham Azis.
BACA JUGA: Nasibnya Beruntung Sedunia, 7 Zodiak Banjir Rezeki dan Hoki
Idham Azis memperkirakan, makin ke depan nanti menjelang Januari 2021 (saling sikut di antara internal) semakin tajam.
"Saat ini baru Juli, Agustus nanti (bulan yang berakhiran) ber, ber, ber itu akan semakin tajam," tegas Idham Azis.
Idham pun mengatakan, "Polri akan kompak-kompak saja hanya 'kaya api dalam sekam tapinya'," pungkasnya.
Sementara itu, pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK/STIK) Doktor Yundini Husni mengatakan jika persaingan di dalam internal Polri akan terus terjadi jika bandul dalam pemilihan Kapolri lebih bertumpu pada hak prerogratif presiden.
BACA JUGA: Tentara Wanita Pengawal Raja Salman Gegerkan Dunia
Yundini memang pernah menggugat tata cara pemilihan Kapolri. Pada 2016 lalu ia menulis disertasi bertema Presidential Power dan Jabatan Kapolri yang ia pertahankan di fakultas Ilmu Politik UI.
Menurutnya saat itu, tiap suksesi Kapolri, selalu muncul fenomena presidential power. Sebab, Kapolri dianggap merupakan jabatan politis.
Ia menuturkan suksesi Kapolri seharusnya melalui berbagai pertimbangan. Memang, kata dia, ada hak prerogatif presiden menentukan jabatan Kapolri. Namun tidak bisa 100 persen presiden yang menentukan jabatan tersebut.
BACA JUGA: Meski Sombong Tingkat Dewa, 3 Zodiak Takdirnya Kaya dan Sukses
Sebab, harus berpedoman pada UU Nomor 2 tahun 2002. Harus ada pertimbangan dari Kompolnas dan DPR. Tak bisa maunya presiden sendiri dalam arti jika presiden punya calon maka ia yang akan jadi.
Sementara itu, menilik dari kriteria bintang tiga atau berpangkat komjen, ada enam jenderal yang punya peluang. Mereka adalah Kabaintelkam Komjen Rycko Amelza Dahniel, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Utama (Sestama) BIN Komjen Bambang Sunarwibowo, dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Tetapi, jenderal bintang dua juga punya peluang yang sama. Soalnya, menjelang Idham Azis pensiun, ada juga dua posisi jenderal bintang tiga yang bakal pensiun. Yakni, Kepala BNN dan Sestama Lemhannas.
Jumlahnya bisa bertambah satu jika posisi Kakorbrimob dijadikan bintang tiga. Ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Tinggal menunggu penetapan dan pelantikan.
Setidaknya, ada empat jenderal bintang dua yang berpeluang. Semuanya adalah Kapolda. Mereka yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfhi, Kapolda Jawa Timur Irjen M Fadil Imran, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News