GenPI.co - Akademisi politik Fahrul Muzaqqi menilai bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19 masih belum berjalan efektif, terutama dalam menjalankan pembatasan sosial.
Pemerintah seakan mengeluarkan produk kebijakan yang kurang berkelanjutan.
BACA JUGA: PSBB Jawa-Bali, Begini Aturan Naik Kendaraan Umum ke Luar Kota
Fahrul memaparkan bahwa pada awalnya kebijakan tersebut dipatuhi oleh masyarakat di kota-kota besar di Indonesia.
“Pada awalnya penerapannya bagus. Cuma, menjelang akhir tahun 2020, ketika grafiknya sudah mulai bisa di rem, malah menjadi parah lagi,” katanya kepada GenPi.
Menurutnya, saat pembatasan sosial diakhiri dan dilanjutkan dengan persiapan pilkada, pemerintah tak bisa menjalankan keberlanjutan kebijakan tersebut dengan baik.
“Akhir tahun 2020 itu bisa dibilang gelombang kedua penularan covid-19 yang meningkat lagi. Peningkatannya jauh lebih mengeringkan, bahkan hingga hari ini,” paparnya.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sudah harus menangani dan mengambil langkah cepat dan efektif dalam mengatasi pandemi covid-19.
BACA JUGA: 10 Aturan Ketat PSBB DKI Jakarta Jilid ke 3, Catat!
“Jadi, ini pemerintah sudah bukan lagi mengantisipasi pandemi, tapi menangani, jadi harus lebih efektif dan serius kebijakan ke depannya,” ujarnya.
Pengajar di Universitas Airlangga itu juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu mengandalkan hutang luar negeri dalam menangani pandemi.
“Karena, kalau terlalu mengandalkan hutang, itu nanti akan menjadi problem serius bagi Indonesia di masa mendatang,” tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News