GenPI.co - Bisa dimaklumi jika para honorer K2 terus lantang menyuarakan harapan mereka kepada pemerintah.
Para hononer K2 ini ingin kesejahteraannya ditingkatkan dengan diangkat menjadi apartur sipil negara (ASN).
BACA JUGA: Mau Lulus Seleksi PPPK? Simak Info Terbaru dari Mendikbud Nadiem
Seperti diketahui, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), honorer K2 yang diangkat menjadi ASN baik PNS maupun PPPK belum sampai 50 ribu orang. Berikut Rinciannya.
Rekrutmen CPNS 2018
Kuota 13 ribu, yang disiapkan untuk honorer K2 terisi 8 ribuan.
Rekrutmen PPPK 2019
Dari 51.293, sebanyak 12 ribu di antaranya adalah tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP).
Itu berarti jika ditotal, kurang lebih 47 ribu honorer K2 yang sudah menyandang status ASN, baik sebagai PNS maupun PPPK.
Sementara itu, dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah honorer K2 439.594 orang kemudian dikurangi 47 ribu atau sekitar 10 persen-nya, berarti masih tersisa kurang lebih 392 ribu. Mereka ini yang belum berubah status menjadi ASN.
BACA JUGA: Update Seleksi PPPK 2021, Jadwal, Tahapan Pendaftaran, Jenis Tes
Dari jumlah itu, 200 ribu lebih adalah tenaga teknis administrasi.
"Sebenarnya sisa honorer K2 masih banyak dan didominasi tenaga teknis administrasi ,makanya kami tidak putus asa berjuang," kata Kasmun, Koordinator Daerah Forum Honorer K2 Kabupaten Buton Utara kepada JPNN.com, Senin (22/2/2021).
Tenaga administrasi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara ini menegaskan, seluruh tenaga teknis administrasi kini merapatkan barisan dan mendorong revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Mereka berharap, honorer K2 seharusnya tidak dikotak-kotakkan oleh pemerintah.
Para pengurus forum honorer K2 juga, kata Kasmun, mestinya tetap berkomitmen pada upaya pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
Sebab honorer K2 ini sepaket dengan honorer K1.
"Kalau bicara kualitas dan profesional banyak honorer K2 yang terdata di BKN mempunyai peran penting di setiap instansi masing-masing," ucapnya.
Dia menambahkan, seluruh honorer K2 di Kabupaten Buton Utara akan terus semangat menyuarakan penuntasan masalah honorer K2.
Dalam hal ini, mereka tetap meminta agar diangkat PNS melalui jalur afirmasi khusus.
"Kami hanya mengetuk relung hati pemangku kebijakan dari daerah sampai skala nasional untuk menuntaskan honorer K2 yang sudah masuk database BKN, dan mengantongi surat pernyataan tanggung jawab (SPTJM) kepada daerah," harapnya. (*/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News