GenPI.co - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan TNI AL untuk memerangi praktik penyelundupan benih bening lobster (benur) yang dilakukan melalui jalur laut.
Kerjasama itu diproyeksikan lewat penguatan pengawasan di titik-titik yang dianggap rawan.
BACA JUGA: Pemda Tak Antusias, P2G Usul Formasi PPPK jadi Seleksi CPNS
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Kantor KKP, belum lama ini.
"Saat ini kami mendorong budidaya lobster dalam negeri. Kami harap Pak Kasal membantu pengawasan laut kita dari praktik penyelundupan benur," kata dia dalam keterangannya.
Menurutnya, praktik tersebut selain merugikan pendapatan negara, aktivitas penyelundupan benur mengganggu iklim budidaya lobster yang sedang digalakkan oleh KKP.
Trenggono juga menegaskan bahwa pihaknya masih menghentikan sementara ekspor benur sembari mengkaji kebijakan terbaik dalam mengelola biota laut tersebut.
Namun, meski ekspor dihentikan, aktivitas budidaya lobster tetap berjalan bahkan didorong untuk lebih produktif.
"Kami mendukung sekali budidaya lobster ini. Nilai ekonomi yang dihasilkan lebih besar dibanding kita ekspor dalam bentuk benur," ujar dia.
Trenggono mengaku bahwa KKP sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah perwakilan negara yang berpotensi menjadi pasar ekspor lobster Indonesia.
Selain itu, KKP tengah mengupayakan teknologi dan investor yang akan terjun di bidang ekspor lobster.
Sementara, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menambahkan bahwa pihaknya siap membantu KKP dalam memerangi praktik penyelundupan benur di lautan.
"Yang pasti, kami siap membantu KKP. Kami akan bertindak tegas sebagai langkah memberikan efek jera," imbuhnya.
BACA JUGA: Resor di AS Bikin Mobil Kue Tercepat di Dunia, Bisa Dimakan Juga!
Dalam pertemuan itu, dibahas pula rencana pembangunan menara suar di Karang Singa, Pulau Bintan. KKP saat ini sudah menyiapkan draft Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Rencana Zonasi Kawasan Laut untuk wilayah perbatasan negara di Pulau Bintan.
Di samping itu, KKP terus berkoordinasi dengan TNI AL, Polairud, dan Bakamla dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News