GenPI.co— Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengikuti gubernur sebelumnya, yang tidak lagi menggelar operasi yustisi terhadap pendatang baru.
Kebijakan yang tidak melakukan operasi yustisi atau razia dokumen administrasi bagi warga pendatang bertujuan menyamakan hak dengan warga lainnya. Pemprov DKI akan menyikapi pendatang baru tersebut dengan program bina layanan kependudukan atau pendataan pendatang baru.
Baca juga:
Anies Baswedan Tindak Tegas Swasta yang Tetap Jalankan Reklamasi
Anies Tak akan Bongkar Bangunan di Tanah Reklamasi
Meski tidak melakukan operasi yustisi, Anies mengimbau para pendatang baru tetap membawa dokumen lengkap seperti surat pindah dan melaporkan ke otoritas tempat pendatang baru berdomisili.
Biasanya setelah Lebaran, dulu Pemprov DKI menggelar operasi yustisia, namun operasi itu hanya dilakukan di terminal bus dan stasiun kereta, dan tidak di bandara. Hal ini yang dinilai tidak adil. Padahal banyak penduduk luar Jakarta mencari kehidupan di Ibu Kota.
Anies menilai bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hokum, dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta maupun di luar Ibu Kota.
“Dulu kita datang ke kota ini, mengharapkan kehidupan yang lebih baik, izin mereka [pendatang baru] generasi selanjutnya mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana dulu kita mendapatkan kesempatan di kota ini,” ungkap Anies.
Dengan kedatangan para kelompok urban, Anies berterima kasih kepada mereka karena telah menghidupkan roda perekonomian di kota Jakarta. Meski mereka berada di golongan bawah, mereka merupakan bagian dari kota Jakarta yang melayani kehidupan warga DKI.
“Jakarta tetap terbuka bagi pendatang baru yang ingin mencari pekerjaan. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk dapat pekerjaan di mana saja, Jakarta bukan negara sendiri dari Indonesia,” ungkap Anies.
Tonton juga video ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News