GenPI.co - Akademisi Khairul Fahmi mengatakan bahwa terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat memiliki permasalahan etis.
“Pak Moeldoko bukan kader partai. Secara dinamika, memang sah-sah saja. Namun, perlu dipikirkan kehidupan partai politik itu harus dibangun dalam skema yang jelas, sehingga masyarakat tidak bingung,” paparnya dalam video di kanal YouTube Refly Harun Official, Minggu (7/3).
BACA JUGA: Rocky Gerung Sebut Mahfud MD Cari Alasan, Oh Ternyata..
Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menilai bahwa jabatan Moeldoko sebagai KSP tak bisa dilepaskan saat dirinya menyatakan bersedia menjadi ketua umum PD.
“Kecurigaan pasti akan dialamatkan kepada pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo. Walaupun hal itu pasti akan sulit dijelaskan, karena hal itu terjadi di belakang layar,” jelasnya.
Bahkan, kecurigaan bahwa pemerintah untuk mengambil alih Partai Demokrat agar tak menjadi oposisi lagi bisa saja benar-benar terjadi.
“Argumentasi bahwa hal itu ada kaitannya dengan kepentingan pemerintah jadi sulit untuk dibantah. Karena, secara politik itu sangat mungkin terjadi,” paparnya.
BACA JUGA: Mahfud MD Kena Skakmat Akademisi, DIbilang Kamuflase! Makjelb
Selain itu, Khairul memaparkan bahwa apa yang terjadi dalam tubuh partai politik merupakan cerminan dari iklim demokrasi di suatu negara.
“Bagaimana partai politik dijalankan dan patuh kepada aturan internal dan AD/ART itu mencerminkan bagaimana demokrasi kita yang memang dijalankan sesuai hukum,” katanya.
Oleh karena itu, konflik di dalam tubuh Partai Demokrat (PD) terkait penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) juga dapat mencerminkan kondisi demokrasi di Indonesia.
“Ini dapat dilihat dari bagaimana semua bisa tunduk pada mekanisme yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam AD/ART partai,” ujarnya.(*)
BACA JUGA: Din Syamsudin Ikut Berang, Minta Jokowi Pecat Moeldoko
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News