GenPI.co 
GenPI.co - Kisruh di tubuh Partai Demokrat makin memanas setelah adanya Kongres luar biasa (KLB) yang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Menanggapi hal itu, Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin menilai Moeldoko layak dipecat dari jabatan sebagai KSP atas keterlibatannya dalam KLB.
BACA JUGA: Analisis Mengejutkan Pengamat, di 2024 Partai Demokrat Akan Tamat
Din mengatakan pemecatan bisa dilakukan jika Moeldoko belum mendapat izin dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Jika beliau tidak pernah mengizinkan, Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra presiden dan jika dia memimpin partai politik, akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," ujar Din, Senin (8/3).
Din mengatakan jika Jokowi mengizinkan atau memberi restu, dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi.
Din menjelaskan, pelaksanaan KLB membuktikan bahwa upaya kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku ternyata bukan isu apalagi rumor.
"Bantahan itu telah berfungsi semacam self fulfilling prophecy atau hal yg diciptakan untuk menjadi kenyataan," ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
