GenPI.co - Pertempuran sengit di Myanmar sejak negara itu merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari meletus di Myanmar timur dekat perbatasan Thailand semakin pecah.
Bentrokan itu juga terjadi ketika para jenderal mengatakan mereka akan 'secara positif' mempertimbangkan saran dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang bertemu pada pertemuan puncak khusus pada hari Sabtu (24/4/2021) lalu.
BACA JUGA: Eropa Turun Tangan, Skema Mautnya Buat Militer Myanmar Jumpalitan
Para pemimpin ASEAN menyerukan diakhirinya kekerasan, dan mendesak dialog dengan pemerintah terpilih yang digulingkan.
Serikat Nasional Karen mengatakan pasukannya telah merebut pos terdepan tentara Myanmar di dekat perbatasan dengan Thailand, setelah melancarkan serangan sebelum fajar.
Kamp tersebut telah diduduki dan dibakar, kata kepala urusan luar negeri kelompok bersenjata itu, Saw Taw Nee. Dia mengatakan telah terjadi pertempuran di tempat lain juga, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut.
Orang-orang di seberang Sungai Salween, yang mengikuti perbatasan antara kedua negara, sebelumnya melaporkan mendengar suara tembakan, sementara video yang diposting di media sosial menunjukkan kebakaran dan asap membubung dari perbukitan berhutan.
"Telah terjadi pertempuran sengit di pos terdepan militer Myanmar di seberang Mae Sam Laep," kata seorang pejabat provinsi dari kota Mae Hong Son di Thailand baratlaut dalam keterangannya, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (27/4/2021).
Kendati demikian, militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, tidak segera berkomentar.
Sebagai informasi, pertempuran di daerah itu telah meningkat sejak para jenderal merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari dan menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan.
Militer melihat dirinya sebagai satu-satunya institusi yang dapat mempersatukan negara dengan 53 juta penduduk yang beragam secara etnis itu.
Dalam menanggapi hal itu, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengaku sangat terkejut dengan kekerasan yang memilukan yang telah digunakan militer terhadap warga sipil yang menentang perebutan kekuasaannya.
Obama, yang memperjuangkan keterlibatan dengan militer sebagai bagian dari demokratisasi Myanmar selama dua masa jabatannya, menyatakan dia mendukung upaya Amerika Serikat dan negara lain untuk memberikan sanksi kepada para jenderal dan memperjelas biaya tindakan mereka.
“Upaya militer yang tidak sah dan brutal untuk memaksakan kehendaknya setelah satu dekade kebebasan yang lebih besar jelas tidak akan pernah diterima oleh rakyat dan tidak boleh diterima oleh dunia yang lebih luas,” jelasnya.
Sementara, dalam laporan kemanusiaan terbaru tentang situasi di Myanmar, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyebut bahwa pertempuran telah meningkat di Negara Bagian Kachin, Negara Bagian Shan Utara, Negara Bagian Kayin dan Wilayah Bago dalam beberapa bulan sejak kudeta.
BACA JUGA: Media Massa Myanmar Ambruk, Hampir Semua Diberedel
Sekitar 3.000 orang melintasi perbatasan ke Thailand pada akhir bulan lalu setelah Tatmadaw membom wilayah perbatasan timur.
Diperkirakan 40.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat meningkatnya pertempuran. Dan, sebagian besar berasal dari Negara Bagian Kayin.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News