Gawat, Junta Militer Myanmar Ngamuk, Aksinya Makin Brutal Banget

GenPI.co - Militer Myanmar telah mengumumkan larangan antena parabola dan tidak ada siaran luar karena hal itu bisa mengancam keamanan nasional.

Pasalnya, para jenderal yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari menuduh seorang jurnalis Jepang menyebarkan berita palsu.

BACA JUGA: Jeritan Lockdown India Bikin Merinding, Warganya Bergelimpangan

“Televisi satelit tidak lagi legal. Siapa pun yang melanggar undang-undang televisi dan video, terutama orang-orang yang menggunakan antena parabola, akan dihukum satu tahun penjara dan denda 500.000 kyat ($ 320),” demikian pernyataan junta militer Myanmar, seperti dilansir dari Reuters, Rabu (5/5/2021).

Menurut mereka, media ilegal menyiarkan berita yang merusak keamanan nasional, supremasi hukum dan ketertiban umum, dan mendorong mereka yang melakukan pengkhianatan.

Tak hanya itu, para militer juga terus menekan pemberontak Myanmar agar tidak melakukan anarkis dan turun ke jalan-jalan yang membuat kondisi semakin memburuk.

Para jenderal, yang dipimpin oleh panglima militer Min Aung Hlaing, menangkap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan anggota pemerintahannya pada 1 Februari saat mereka merebut kekuasaan, mengakhiri kemajuan Myanmar yang lamban menuju demokrasi.

Negara ini berada dalam kekacauan sejak itu, dengan lebih dari 760 orang tewas ketika pasukan keamanan berjuang untuk menghentikan demonstrasi yang hampir setiap hari menentang pemerintahan mereka.

Selain itu, mereka juga telah memutus akses internet seluler, memaksa media independen untuk menutup dan menangkap wartawan. Setidaknya 50 orang saat ini ditahan.

Salah satunya, jurnalis Jepang Yuki Kitazumi, yang ditangkap untuk kedua kalinya bulan lalu, didakwa pada Senin (3/5/2021) lalu.

Kitazumi adalah jurnalis asing pertama yang didakwa sejak kudeta. Seorang fotografer Polandia yang ditangkap saat meliput protes pada bulan Maret dibebaskan dan dideportasi setelah hampir dua minggu ditahan.

BACA JUGA: Kasus Covid-19 di India, Singa Juga Ikutan Kena

Jepang, selama bertahun-tahun menjadi donor bantuan utama untuk Myanmar, telah mendesak pembebasan Kitazumi.

“Secara alami, kami akan terus melakukan yang terbaik untuk pembebasan awal warga negara Jepang yang ditahan,” terang  Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi.(*)