GenPI.co - Ketua dan sekretaris jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berencana untuk melakukan perjalanan ke Myanmar minggu ini, bahkan ketika kelompok 10 negara itu masih terpecah tentang bagaimana menanggapi kudeta militer di sana.
Myanmar adalah anggota ASEAN dan memiliki kebijakan tidak campur tangan dalam urusan anggota, tetapi telah memimpin upaya diplomatik utama untuk menyelesaikan krisis yang melanda negara itu sejak 1 Februari ketika militer melakukan kudeta dan menghapus secara demokratis pemerintahan terpilih.
Militer telah menahan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi dan memenjarakan lawan politik di tengah tindakan keras mematikan terhadap pengunjuk rasa, yang mengakibatkan krisis pengungsi yang berkembang dan runtuhnya ekonomi.
Erywan Yusof selaku menteri luar negeri kedua untuk Brunei, membeberkan ketua ASEAN tahun ini dan Sekretaris Jenderal kelompok itu Lim Jock Hoi, juga dari Brunei, dijadwalkan akan bertemu dengan para pemimpin militer Myanmar minggu ini.
Sumber tersebut memperingatkan bahwa perjalanan bisa tertunda atau tergelincir oleh hambatan logistik dan diplomatik pada menit-menit terakhir.
Tidak jelas apakah pasangan itu akan bertemu dengan penentang pemerintah militer, banyak dari mereka dipenjara atau bersembunyi.
Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR), sebuah kelompok anggota parlemen Asia Tenggara, mengatakan sangat penting bahwa para pemimpin sipil dimasukkan dan bahwa perwakilan ASEAN harus bertemu Aung San Suu Kyi dan U Win Myint, yang adalah presiden sebelum para jenderal merebut kekuasaan.
“Jika ASEAN hanya bertemu dengan militer, itu berisiko, sekali lagi, berperan dalam latihan hubungan masyarakat junta dan memberi mereka legitimasi, padahal yang pantas mereka dapatkan hanyalah peringatan,” ujar Charles Santiago, ketua APHR dan anggota parlemen Malaysia, dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir dari Reuters, Rabu (2/6/2021).
Sementara, juru bicara untuk ASEAN dan Pemerintah Persatuan Nasional oposisi Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar. Misi ASEAN Brunei juga tidak menanggapi permintaan pernyataan.
Diketahui, perjalanan yang direncanakan itu dilakukan lebih dari lima minggu setelah para pemimpin ASEAN mengumumkan konsensus lima poin untuk mengakhiri kekerasan, mempromosikan dialog, memberikan bantuan, menunjuk seorang utusan khusus dan mengirim delegasi yang dipimpin oleh utusan tersebut ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Namun, utusan khusus tersebut belum ditunjuk di tengah perpecahan di ASEAN mengenai orang atau individu terbaik untuk pekerjaan itu, mandat utusan tersebut dan lamanya masa jabatan utusan tersebut.
Sebuah kertas konsep yang dirilis oleh Brunei kepada anggota ASEAN bulan lalu mengusulkan bahwa utusan itu hanya memegang posisi itu untuk sisa tahun ini, ketika akan ditinjau oleh ketua ASEAN berikutnya.
Kondisi tersebut dilihat oleh beberapa negara ASEAN sebagai hal yang secara fatal merusak status dan pengaruh utusan tersebut.
Keempat sumber diplomatik menyebutkan bahwa Indonesia dan Thailand, dua anggota terpenting ASEAN, berselisih mengenai utusan tersebut.
Indonesia pada awalnya menyukai satu utusan untuk memimpin satuan tugas sementara Thailand, yang militernya memiliki hubungan dekat dengan negara tetangga Myanmar, mendorong badan yang terdiri dari beberapa perwakilan.
Namun, juru bicara kementerian luar negeri Indonesia dan Thailand menolak mengomentari sikap mereka.
Kompromi yang didukung oleh sebagian besar negara ASEAN adalah untuk tiga utusan, kemungkinan terdiri dari perwakilan dari Indonesia, Thailand dan Brunei.
Selain itu, para menteri luar negeri ASEAN juga akan bertemu di China minggu depan untuk KTT tahunan China-ASEAN.
China sendiri telah mempermudah resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Myanmar tetapi mengatakan situasi politik saat ini sama sekali bukan apa yang ingin dilihat China.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News