Taliban Bermanuver, Pemerintahan Afghanistan Segera Terbentuk

GenPI.co - Taliban pada Kamis (2/8)  mengatakan pihaknya mengumumkan pemerintahan baru di Afghanistan.

Langkah itu diambil Taliban usai pihaknya mengambil alih Kabul dari pemerintah sebelumnya yang didukung AS, sekaligus mengakhiri perang yang berlangsung 20 tahun.

Petinggi Taliban Ahmadullah Muttaqi mengatakan di media sosial, sebuah upacara sedang disiapkan di istana presiden di Kabul.

BACA JUGA:  Basmi Kelompok ini, AS Harus Berkoordinasi dengan Taliban

Kendati demikian, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan dia belum bisa memberi tanggal yang pasti. itu akan dilakukan dalam hitungan hari.

Pemimpin utama Taliban, Haibatullah Akhundzada, diperkirakan akan memegang kekuasaan tertinggi di dewan pemerintahan yang baru.

BACA JUGA:  Masih Ada 200 Warga Negara AS di Afghanistan, Nasib Mereka...

 Pejabat senior Taliban bulan lalu mengatakan bahwa Muttaqi akan membawahi presiden. 

Pemimpin utama Taliban memiliki tiga wakil: Mawlavi Yaqoob, putra mendiang pendiri Mullah Omar; Sirajuddin Haqqani, pemimpin berpengaruh jaringan Haqqani; dan Abdul Ghani Baradar, salah seorang anggota pendiri Taliban.

BACA JUGA:  Qatar Lontarkan Peringatan Penting Soal mengisolasi Taliban

Dewan kepemimpinan tanpa pemilihan menjadi ciri pemerintahan mereka dulu yang secara tegas menegakkan hukum syariat Islam dari 1996 sampai digulingkan oleh pasukan asing pimpinan AS pada 2001.

Taliban telah berusaha menampilkan wajah yang lebih moderat kepada dunia sejak mereka menyingkirkan pemerintah dukungan AS dan kembali berkuasa bulan lalu.

Mereka berjanji melindungi hak asasi manusia (HAM) dan tidak melakukan balas dendam terhadap musuh-musuh lama.

Hal ini dilakukann Taliban agar pemerintahannya mendapat legitimasi di  mata donor dan investor internasional sehingga bisa menghidupkan kembali ekonomi yang kolaps.

Namun Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara lainnya ragu dengan janji Taliban itu. Mereka mengatakan pengakuan resmi terhadap pemerintah baru, juga bantuan ekonomi yang akan mereka berikan, bergantung pada tindakan.

"Kami tak akan memegang kata-kata mereka, kami akan melihat perbuatan mereka," kata pejabat tinggi urusan politik Kemenlu AS Victoria Nuland pada Rabu.

Gunnar Wiegand, direktur pelaksana Komisi Eropa untuk Asia-Pasifik, mengatakan Uni Eropa tak akan secara formal mengakui Taliban sampai mereka memenuhi syarat, termasuk membentuk pemerintah inklusif, menghormati HAM dan memberi akses penuh pada pekerja kemanusiaan.

Menlu Inggris Dominoc Raab mengatakan ada kebutuhan untuk berhubungan dengan Taliban terkait Afghanistan, namun Inggris belum memiliki rencana untuk mengakui pemerintah mereka dalam waktu dekat.(*)