GenPI.co - Angkatan Laut Kerajaan Inggris menolak rencana Menteri Dalam Negeri Priti Patel yang akan menggunakan kapal militer untuk menghalau kapal-kapal kecil pengungsi di Selat Inggris.
Angkatan laut negara itu diminta oleh pemerintah untuk mencegah para pengungsi itu masuk ke Inggris dari Prancis.
Sumber-sumber militer mengatakan angkatan laut akan fokus mengawal para migran ke pantai untuk diproses di pusat, bukan memaksa mereka kembali ke Prancis.
Kepala Staf Pertahanan Laksamana Sir Tony Radakin mengatakan, rencana itu memastikan bahwa tidak ada pengungsi yang sampai ke Inggris dengan cara mereka sendiri.
Tahun lalu merupakan rekor kedatangan melalui Channel - sebutan untuk selat Inggris. Sebanyak 28.381 orang melakukan penyeberangan berbahaya.
Para menteri memperkirakan lebih banyak yang akan tiba pada tahun 2022, dan hampir 500 orang telah menyeberang sejauh ini pada bulan Januari.
Patel bersikeras pada hari Senin (17/1) bahwa pemerintah masih mengejar kebijakan penghalauan.
"Berbagai sarana sedang diuji, teknologi sedang digunakan, tetapi menghalau perahu juga telah diuji dengan baik,” kata dia.
Namun, sebuah sumber militer mengatakan kepada The Times bahwa kebijakan tersebut tidak akan dilanjutkan.
“Ini bukan tentang menabrak perahu kecil dan membalikkannya — itu tidak akan pernah berhasil. Anda tidak bisa melakukannya di Channel, itu terlalu sempit,” kata sumber tersebut.
Para menteri juga telah mengerjakan rencana untuk memproses kedatangan pengungsi dan pengungsi di pusat pemrosesan lepas pantai di Ghana atau Rwanda.
Berdasarkan rencana tersebut, London akan membayar ratusan juta kepada pemerintah mitra untuk memproses dan menempatkan pengungsi di negara mereka sendiri, daripada memproses mereka di Inggris.
Secara teori, rencana tersebut berarti bahwa pengungsi yang sah pada akhirnya dapat diberikan suaka di Inggris.
Sumber-sumber pemerintah telah mengakui bahwa kesepakatan apa pun masih jauh dari kata sepakat.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News