GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan peringatan keras kepada Myanmar.
Peringatan tersebut diberikan oleh Mahfud MD karena Myanmar yang tidak responsif terhadap seruan tetangganya di ASEAN.
Secara tegas, Mahfud MD meminta Myanmar untuk berkenan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN guna mengurai kerumitan masalah yang saat ini mereka hadapi.
Isu Myanmar sempat dibahas oleh Mahfud MD ketika dirinya memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5).
"Tadi dibicarakan juga tentang sikap Myanmar yang tidak responsif terhadap seruan-seruan negara ASEAN lain sehingga tadi tidak hadir karena kami minta dulu sikapnya terhadap demokrasi bagaimana," kata Mahfud di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Selasa (9/5) malam WIB.
Mahfud menuturkan bahwa seluruh delegasi yang menghadiri Pertemuan Ke-26 menyadari bahwa situasi terkini kekuasaan junta militer di Myanmar kian terkikis.
Diperkirakan kekuasaan junta militer di Myanmar hanya berkisar 40-45 persen, sisanya terbagi ke suku-suku atau kelompok primordial.
Situasi tersebut, lanjut Mahfud, memang membuat keadaan di Myanmar menjadi semakin tidak mudah bagi junta militer.
"Justru karena tidak mudah mari kerja sama dengan negara-negara ASEAN. Kami bantu bersama-sama agar demokrasi bisa tumbuh dan masyarakat (Myanmar) bisa terlindungi haknya," kata Mahfud.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menegaskan bahwa situasi terkini di Myanmar tidak akan menyurutkan tekad RI dan ASEAN dalam menyerukan penghentian kekerasan di sana.
Jokowi dan negara ASEAN tak gentar untuk menghentikan kekerasan di Myanmar, meski telah terjadi serangan di Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Centre).(Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News