Pelaku Bisnis Menjerit, Perekonomian Hong Kong Mulai Morat Marit

GenPI.co - Unjuk rasa menentang pembahasan RUU Ekstradisi di Hongkong yang terjadi sejak 4 bulan lalu mengakibatkan ekonomi di wilayah bekas jajahan Inggris itu terganggu. 

BACA JUGA : Demonstran Hong Kong Rusak Fasilitas Umum dan Injak Bendera China

Akibat masalah tersebut, Hong Kong mengalami krisis politik terparah lebih dari 20 tahun terakhir. Krisis politik mulai berdampak pada perekonomian mereka dan bahkan mulai mengguncang kepercayaan investor internasional. 

Unjuk rasa besar-besaran tersebut telah mempengaruhi pasar saham lokal Hongkong sehingga mengakibatkan Indeks Hang Seng Hong Kong turun.

Investor dan pebisnis khawatir unjuk rasa yang muncul karena protes tersebut dapat mempengaruhi ekonomi dan membebani saham sektor properti. Mereka juga resah, unjuk rasa berdampak pada pusat perbelanjaan dan pengecer.

BACA JUGA : Taktik Ngeri Pendemo Hong Kong, Polisi Kewalahan tanpa Bentrokan

Sementara perputaran perekonomian rakyat yang membuka toko di Hong Kong tutup akibat demonstrasi sejak pecah demonstrasi 4 bulan lalu.

Fasilitas umum dan alat transportasi publik juga banyak yang rusak akibat bentrokan demonstran dan aparat kepolisian.

Unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di Hong Kong ini diakibatkan massa yang menganggap RUU Ekstradisi yang tengah dibahas, berpotensi mengancam demokrasi dan hukum.

Menindaklanjuti massa yang tak dapat dikendalikan pemerintah setempat telah memutuskan membatalkan RUU Ektradisi tersebut. Tetapi massa tetap melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang lebih luas lagi.

Sementara itu, sebagian warga Hong Kong lain beserta warga China di luar negeri mendesak para pendemo tersebut segera mengakhiri aksi. Desakan itu disampaikan sekitar 470.000 massa pro pemerintah yang berkumpul di Taman Tamar. 

Mereka meminta pengunjuk rasa mengakhiri demonstrasi, kekerasan, dan radikalisme karena menyebabkan kondisi Hong Kong kian suram. Di bawah kibaran bendera China, mereka juga meminta agar para pengunjuk rasa tidak merusak fasilitas umum. Massa propemerintah mengatakan bahwa unjuk rasa berkepanjangan tidak menguntungkan Hong Kong.