AS Sanksi Pejabat Iran, Dunia Dibuat Gemetaran, Ngeri-Ngeri Sedap

GenPI.co - Amerika Serikat telah memberikan sanksi kepada dua pejabat dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran karena diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap tahanan politik dan pengunjuk rasa Iran.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan Ali Hemmatian dan Masoud Safdari, yang digambarkan sebagai interogator IRGC, dan keluarga dekat mereka akan dilarang memasuki negara itu.

BACA JUGA: Mencengangkan, 11.000 Wanita Hidup dengan Kanker Payudara, Miris!

Departemen tersebut menuduh pasangan itu terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat tahanan politik dan orang-orang yang ditahan selama protes pada tahun 2019 dan 2020 di Iran.

"Amerika Serikat akan terus meminta pertanggungjawaban pelanggar," kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dalam keterangannya seperti dilansir dari Aljazeera, Rabu (10/3/2021).

Langkah itu dilakukan ketika pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan pemerintah Iran berada pada kebuntuan atas upaya untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 yang membuat Teheran mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

Sebelumnya, pendahulu Biden, Donald Trump, secara sepihak menarik diri dari kesepakatan pada tahun 2018 sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum yang membuat AS menjatuhkan sejumlah sanksi ekonomi pada negara tersebut.

Iran telah menolak permintaan pemerintahan Biden untuk kembali ke kepatuhan penuh pada kesepakatan nuklir terlebih dahulu, alih-alih menyerukan AS sebagai pihak yang meninggalkan perjanjian untuk membuat langkah pertama dan mencabut sanksi.

BACA JUGA: Kapal China Ambrol, Xi Jinping Ngamuk, Dunia Bisa Hancur Lebur

Biden juga menghadapi tekanan di dalam negeri atas rencananya untuk kembali ke perjanjian dan kembali terlibat secara diplomatis dengan Iran.

Adapun, ebih dari 100 legislator AS dari partai Republik dan Demokrat pada hari Selasa mendesak pemerintah untuk mencari kesepakatan atau serangkaian perjanjian dengan Iran yang bersifat komprehensif untuk mengatasi berbagai macam ancaman yang ditimbulkan Iran ke wilayah tersebut.(*)