Amuk Inggris ke Junta Militer Myanmar, Dunia Dibuat Bergetar

GenPI.co - Inggris mengutuk 'intimidasi' oleh pemerintah militer Myanmar setelah duta besar negara itu untuk London dicopot dalam kudeta diplomatik yang luar biasa setelah menyerukan pembebasan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Sebelumnya, diplomat yang setia kepada otoritas militer Myanmar menguasai kedutaan pada hari Rabu (7/4/2021) lalu, meninggalkan Duta Besar Kyaw Zwar Minn terkunci di jalan.

BACA JUGA: Model Paing Takhon Ditangkap Militer Myanmar, Astaga Kondisinya..

Duta besar mengatakan pertahanan telah mengambil alih misi tersebut dalam 'semacam kudeta', dua bulan setelah militer merebut kekuasaan di Myanmar dan mendesak masyarakat internasional untuk membantu negaranya.

"Tolong bantu negara kami dan bantu negara kami karena tanpa bantuan internasional kami tidak akan bisa keluar dari kekacauan ini," katanya, seperti dilasnir dari AFP, Jumat (9/4/2021).

Protes harian menuntut kembalinya demokrasi telah mengguncang negara dan membawa tanggapan brutal dari angkatan bersenjata, dengan sekitar 600 warga sipil tewas menurut kelompok pemantau lokal.

Sementara, Radio Free Asia melaporkan bahwa setidaknya 11 pengunjuk rasa lainnya tewas oleh pasukan keamanan.

Ada juga laporan tentang orang-orang yang diambil dari rumah mereka oleh pasukan keamanan tanpa surat penangkapan.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menerangkan bahwa dukungannya untuk duta besar, yang bermalam di mobilnya di luar kedutaan.

"Kami mengutuk tindakan intimidasi rezim militer Myanmar di London kemarin, dan saya memberi penghormatan kepada Kyaw Zwar Minn atas keberaniannya," imbuh  Raab.

Selain itu, juru bicara militer Myanmar Zaw Min Tun membenarkan bahwa Kementerian Luar Negeri negara itu telah menghubungi mitranya dari Inggris di London atas insiden tersebut.

BACA JUGA: Myanmar Makin Mencekam, Artis Top Paing Takhon Ditangkap Tentara

“Kami telah mengirimkan surat pengangkatan resmi untuk Chit Win sebagai kepala misi di sana. Mereka telah menerimanya,” tutur dia.

Adapun, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan setidaknya 614 warga sipil telah terbunuh dan hampir 2.900 ditahan, sementara 500 telah dikeluarkan surat perintah penangkapan.(*)